Karelayu, 11 September 2024 Pemerintah Desa karelayu menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat desa.
Musrenbang Desa bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait prioritas pembangunan dan kebutuhan desa yang akan dituangkan dalam RKP Desa 2025. Selain itu, forum ini juga membahas daftar usulan yang akan diajukan ke tingkat kabupaten/kota melalui DU-RKP 2026.
Kepala Desa karelayu Rasul umar dalam sambutannya menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. “Musrenbang ini adalah momentum penting bagi kita semua untuk berdiskusi, merumuskan, dan menyepakati rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kami berharap usulan-usulan yang muncul dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Supardi AS Mallarangang (Sekdis PMD)*, dalam sambutannya, juga memberikan arahan terkait pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses Musrenbang Desa. “Kami sangat mendorong agar Musrenbang Desa dihadiri oleh semua unsur, termasuk perwakilan DPR, masyarakat, dan juga anak sekolah. Keterlibatan generasi muda sangat penting karena mereka adalah masa depan desa, dan pendapat mereka dapat memberikan perspektif baru dalam merancang pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,”* ujar Sekdis PMD.
Musrembang ini juga dihadiri langsung oleh kepala kecamatan tamalatea Syamsul Ardi Djahini, S.STP juga memberikan arahan kepada peserta musrembang bahwa ditahapan ini memungkinkan integrasi antara kebutuhan masyarakat ditingkat bawah dengan kebijakan dan rencana strategis di tingkat yang lebih tinggi
Beberapa usulan prioritas yang muncul dalam Musrenbang Desa kali ini mencakup peningkatan infrastruktur desa, seperti pembangunan jalan desa, saluran irigasi, dan pengadaan fasilitas air bersih. Selain itu, juga dibahas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta dukungan bagi kelompok tani dan nelayan.
Musrenbang ini menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan di desa, yang diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah desa berupaya memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Proses selanjutnya adalah penyusunan dokumen RKP Desa Tahun 2025 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Hasil dari Musrenbang ini juga akan disampaikan pada tingkat kecamatan dan kabupaten untuk mendapatkan dukungan anggaran yang dibutuhkan.
Tim Redaksi