Jeneponto-Sulawesi Selatan-3 Juni 2025. – Optimalisasi pemenuhan indikator penilaian Monitoring, controlling, surveillance for Prevention (MCSP) Korsupgah KPK menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin langsung oleh Bupati Jeneponto, Paris Yasir. Rakor ini dilaksanakan pada Senin, 2 Juni 2025, di Aula Inspektorat, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait MCSP.
Menyikapi pemberitaan sebelumnya, Kepala Inspektorat Jeneponto, Maskur, menyampaikan bahwa Rakor ini tidak dihadiri langsung oleh Tim Korsupgah KPK, tetapi bertujuan untuk dilakukan evaluasi mandiri terhadap progres capaian 8 area intervensi dalam MCSP Korsupgah KPK RI, sekaligus untuk membahas dan mendalami indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing perangkat daerah terkait, sesuai batas waktu yang ditentukan.
“Ini untuk mengklarifikasi pemberitaan kemarin bahwa KPK melakukan kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi di Jeneponto ini, namun yang sebenarnya rakor ini tidak dihadiri oleh Tim Korsupgah KPK tetapi rakor ini adalah inisiatif Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap capaian indikator 8 area intervensi KPK,” ujar Maskur.
Sementara itu dalam rakor tersebut Bupati Paris Yasir mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan menyikapi dan memenuhi secepatnya seluruh indikator penilaian MCSP dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
“Kita berharap Kabupaten Jeneponto tidak hanya meningkatkan skor MCSP secara signifikan, tetapi juga secara berkelanjutan kita terus melakukan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan internal,” kata Paris Yasir.
Bupati Paris Yasir menyatakan optimismenya bahwa skor MCSP Jeneponto akan mampu meraih hasil yang baik di tahun 2025 ini setelah sebelumnya meraih 51,65 poin di tahun 2024. Pernyataan ini menegaskan tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Delapan area intervensi utama dalam MCSP Korsupgah KPK adalah perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, Manajemen ASN, manajemen BMD, Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Penguatan APIP. (*).
Tim Redaksi