BONE – JBSNETWORK.ID – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) hadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Anggota Komisi 1 DPRD Bone.
Rapat berlangsung di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Bone dan di hadiri Oleh Ketua Komisi 1. Rismono Sarlim bersama anggota.
Setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selesai, Ketua Apdesi Bone H. Rusli yang ditemui JbsNetWork.id. Kamis 19/12/2024, menyatakan, selaku ketua apdesi mewakili Teman- teman kepala desa Kabupaten Bone, berterima Kasih kepada anggota Dprd yang sudah menfasilitasi untuk melaksanakan RDP bersama instansi terkait.
“Ada tiga tuntutan kami yang sangat mendasar, yang pertama adalah penyelesaian Penghasilan Tetap ( Siltap )
Gaji kepala desa dan perangkapnya sebanyak 328 Desa, ” ungkapnya.
Hal ini sangat dirasakan penderitaanya, keluh kesahnya teman – teman di desa.
Namun alhamdulillah dengan fasilitas anggota Dprd ini bersama OPD terkait sudah menjawab dan menggaransi bahwa pembayaran Siltap bulan Desember ini akan terselesaikan semua.
Itupun bervariasi ada yang enam Bulan yang belum terbayarkan, ada yang empat Bulan, dan paling sedikit itu dua Bulan belum terbayarkan dan insya allah Bulan Desember terbayarkan.
“Yang ke dua mengenai BHPR sebenarnya kalau pengalaman tahun-tahun yang lalu ini tidak pernah terjadi, sekarang ini begitu penderitaan yang kami rasakan karena, tiga persoalan Kongkrit yang tidak terjadi di tahun sebelumnya, “kata H. Rusli.
Dan terkait masalah BHPR alhamdulillah juga sudah terjawab walaupun tidak ada garansi tahun ini akan terbayarkan, tapi akan diusahakan paling lambat di bulan semister satu di triwulan pertama Tahun 2025.Sesuai penjelasan tadi kepala keuangan dan disaksikan oleh ketua komisi.
Ketiga adalah Barang dan Jasa (Barjas) barjas juga alhamdulillah sudah ada kejelasan tahun ini akan terselesaikan dibulan Desember.
Dari 328 Desa. Insya allah semua akan tuntas adapun Agenda lain saya kira itu cuma Aspirasi bagaimana langkah kedepan Kab Bone.
“Yang paling penting tiga hal itu tadi yang pertama Siltap, Bhpr, dan Barjas. Ini karena menyangkut bagaimana kepala Desa dan aparatnya bisa berkinerja dengan baik kalau urusan kampung tengahnya belum terpenuhi, ” pungkas H.Rusli.
Reporter : BM.
Editor : Red.
Tim Redaksi